GUGAT SBY – FOKE dan ALTERNATIF PINDAH IBUKOTA

Luar biasa apa yang dilakukan oleh Agustinus Dawarja dan Ngurah Anditya yang menggugat Gubernur DKI, Presiden RI dan DPRD DKI atas kemacetan yang terus terjadi di DKI Jakarta.  Gugatan tersebut memberikan pesan bahwa wajah jakarta yang macet tidak hanya tanggung jawab gubernur tapi juga tanggung jawab presiden dan wakil rakyat. Dalam gugatannya, mereka menuntut pemerintah untuk melakukan langkah-langkah nyata menambah jumlah angkutan umum yang ada saat ini, menaikkan pajak kendaraan bermotor dengan sangat tinggi, baik roda empat maupun roda dua milik pribadi dan menaikkan tarif parkir di pinggir-pinggir jalan di Jakarta dan melarang parkir seluruh kendaraan di badan jalan.

Gugatan tersebut memberikan kesadaran bahwa secara geografis, beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dengan urbanisasi yang sangat besar yang belum diimbangi oleh kemampuan manajemen kota megapolitan yang memadai berkenaan dengan masalah kendaraan dan kemacetan lalu-lintas. Gugatan tersebut secara teknis rasional juga memberikan alasan bahwa Jakarta sudah tidak layak sebagai ibukota negara dan tidak pantas sebagai jendela dan etalase NKRI, sehingga usulan pemindahan ibukota menjadi relevan untuk dilaksanakan. Menurut Edward Schatz (2003) terdapat tiga alasan mengapa ibukota negara dipindahkan, yaitu karena:  1) Otoritarianisme, 2) Alasan Teknis-Rasional, dan 3) Geografi-Polotik.

Alasan otoritarianisme terjadi ketika pusat kekuasaan membuat keputusan untuk memindahkan ibukota yang  berlawanan dengan akal sehat, berbeda dengan pandangan oposisi, dan berbeda pula dengan nasihat pembuat kebijakan. Otoritarianisme terjadi ketika pemindahan ibukota negara Malawi dan negara Nigeria. Penguasa Melawi memindahkan ibukota karena alasan prestise personal dan bukan alasan rasional untuk kepentingan pemerataan pembangunan ekonomi.

Alasan teknis-rasional lebih didasarkan atas kepentingan secara demokratis untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan meningkatkan fungsi administratif. Sehingga kota baru bisa dikembangkan dan dirancang untuk menjadi pusat pertukaran ekonomi, simpul pusat untuk infrastruktur, dan model administrasi yang efektif. Contoh dari alasan ini adalah pemindahan ibukota Kazakhstan.

Alasan geografi politik terdapat tiga kategori, yaitu: a) Pembangunan bangsa, b) Simbolis kebangsaan, dan c) Pengelolaan keragaman budaya.  Pemindahan ibukota negara dengan alasan untuk membangunan kebangsaan dicontohkan ketika Negara Botswana menindahkan ibukota dari Mafeking ke Bagerone tahun  1961 karena ancaman oposisi kekuasaan, dimana ibukota baru berfungsi efektif untuk mengontrol kedelapan suku utama yang berpengaruh di negara tersebut. Alasan simbolis kebangsaan terjadi di ketika ibukota baru Brasilia (1956) menjadi kota simbolik kekuasaan pemerintah untuk mewujudkan kesatuan dan kebangsaan negara Brasil (Rapoport, 1993). Mengelola atau mengontrol keragaman budaya menjadi bagian dari pemerintah Nigeria memindahkan ibukotanya dari Abuja ke Logos di tahun 1975. Relokasi ibukota dalam konteks ini menggunakan komando untuk menguasai wilayah yang bergolak serta untuk mengatasi adanya kemungkinan separatisme.

Namun gugatan tersebut belum melihat Jakarta yang terkait dengan masalah urbanisasi, banjir, kumuh, dan polusi sangat mewarnai Jakarta sebagai etalase ibukota NKRI. Padahal kemampuan mengelola Jakarta yang sangat dipengaruhi oleh cara pandang terhadap konsep ADA GULA ADA SEMUT. Jika hal ini bisa difahami bersama maka penyelesaian masalah perkotaan di Indonesia bisa ditangani dengan lebih baik. Karena pertumbuhan urbanisasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh keberadaan kekuasaan dan keuangan yang berfungsi sebagai gula pembangunan. Sehingga membangun ibukota harus didasarkan atas distribusi kekuasaan dan keuangan, selain alasan kondisi wilayah geografi.

Sejumlah alternatif pemindahan ibukota Jakarta memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap aspek biaya, infrastruktur, dan desentralisasi. Sehingga wacana pemindahan ibukota dengan prinsip mengurangi  beban Jakarta menjadi sangat penting, karena aspek pemerataan pembangunan dan idealisme desentralisasi. Adapun sejumlah alternatif pemindahan Jakarta sebagai ibukota adalah 1) Ibu kota tetap di Jakarta, 2) Ibukota bergeser di sekitar Jakarta, 3) Ibukota pindah di luar Jawa, 4) Ibukota tetap di Jakarta namun sejumlah kantor kementrian bergeser di sekitar Jakarta, 5) Ibukota tetap di Jakarta namun sejumlah kementrian teknis pindah di luar Jakarta dan luar Jawa sesuai potensi wilayahnya.

Alternatif pertama, jika TIDAK PINDAH. Jika Jakarta tetap sebagai ibukota dengan basis masalah yang ada dan kemampuan manajemen perkotaan seperti sekarang dan sebelumnya maka tidak ada biaya pindah namun harus membayar masalah kemacetan lalu lintas, banjir dan lingkungan (kumuh, polusi, dsb) yang sangat mahal. Jakarta akan tetap sebagai kota yang sangat besar dan tidak diimbangi desentralisasi yang baik karena pembangunan tidak merata dimana Jakarta tetap menjadi pusat urbanisasi, pusat uang dan korupsi yang besar. Sebagai etalase, Jakarta masih akan sangat buruk dalam waktu yang sangat lama. Jika dinilai angka 1 s/d 10 maka alternatif ini bisa diberi skor 4.

Kedua, jika hanya BERGESER. Jika ibukota bergeser di luar Jakarta, misal di Jonggol maka hal ini seperti yang terjadi di Putrajaya – Malaysia, dimana beban Jakarta akan berkurang namun kondisi dersentrali sasi masih lemah karena urbanisasi, uang dan korupsi masih terpusat di Jakarta dan sekitarnya dimana dominasi urbanisasi Jawa masih kuat. Padahal luas Jawa hanya 6% dari luas Indonesia. Pada kondisi ini masalah lalu lintas, polusi, dan banjir bisa diperbaiki. Alternatif ini membutuhkan biaya cukup mahal, sekitar 50 triliun. Alternatif ini bisa memiliki skor 5.

Ketiga, jika PINDAH LUAR JAWA. Jika ibukota pindah luar jawa maka banyak masalah seperti kemacetan lalu lintas, polusi dan banjir di Jakarta akan lebih mudah ditangani. Sebagai etalase Indonesia, ibukota baru akan lebih baik dan tertata. Namun pilihan alternatif ini memiliki konsekuensi biaya yang paling mahal, yaitu sekitar 100 triliun dalam waktu sekitar 10 tahun. Jika pindah di wilayah Kalimantan, pemerataan jangkauan secara geografi akan lebih baik dan kondisi ini akan mengurangi dominasi Jabodetabek dan Jawa sebabagai pusat urbanisasi. Alternatif ini bisa memiliki skor 6.

Keempat, jika GESER KEMENTRIAN DI SEKITAR JAKARTA. Untuk mengurangi biaya tinggi pindah ibukota di luar Jawa, maka alternatif lain adalah menggeser sejumlah kantor kementrian di luar Jakarta dan diluar outer ringroad serta masih dalam konteks Jabodetabek. Alternatif ini akan mampu mengurangi beban Jakarta dengan baik dan mampu menyelesaikan masalah kemacetan, polusi dan banjir. Biaya yang dibutuhkan relatif lebih kecil dan bisa dilaksanakan secara bertahap. Kelemahan pilihan ini adalah masalah desentralisasi yang masih lemah karena dominasi urbanisasi masih di Jabodetabek dan Jawa. Alternatif ini punya skor 7.

Kelima, jika GESER KEMENTERIAN DI LUAR JAKARTA DAN LUAR JAWA. Pada alternatif ini, Jakarta masih tetap ibukota NKRI dimana RI Satu dan kantor Kementerian koordinator (Menko) masih tetap di Jakarta dan sekitarnya, namun sejumlah kantor-kantor kementerian teknis disebarkan di luar Jakarta dan luar Jawa sesuai potensi wilayahnya. Misal, Kementerian Pariwisata dan Budaya ada di Bali, Kemendiknas di Yogyakarta, Kemenetrian Kelautan dan Perikanan ada di Kepulauan Maluku. Kementerian Kehutanan ada diperbatasan Kalimantan dan Malaysia, Kementerian Perkebunan ada di wilayah Sumatera, Kementerian pertambangan ada di Papua, dsb. Pilihan ini memberikan banyak nilai positif yaitu pembiayaan yang lebih murah, desentralisasi yang baik, kemudahan memperbaiki Jakarta, kontribusi daerah dan mendukung MP3EI. Jakarta yang tetap sebagai ibukota akan mudah diperbaiki terutama masalah kemacetan, kumuh, dan banjir. Sehingga alternatif ini memiliki skor 9.

Dari alternatif pemindahan ibukota, maka pilihan alternatif 5 menjadi pilihan yang paling mudah dan potensial  karena pilihan tersebut akan didukung berbagai pemerintah daerah dalam hal desentralisasi. Banyak wilayah di Indonesia akan memiliki kota baru dan pusat kekuasaan akan disebar diberbagai daerah yang berarti GULA PEMBANGUNAN juga akan berada diberbagai daerah. Masalah koordinasi dan komunikasi kementrian dengan presiden akan diselesaikan melalui teknologi informasi seperti video conference, skype, telepon, dsb. Pada posisi pilihan ini Presiden dan Menko akan tetap di Jakarta, dan setiap bulan ada satu minggu dimana semua mentri akan berada di Jakarta.

Kita harus sadar bahwa dana atau uang pembangunan (APBN) dan penanaman modal (asing dan dalam negeri) saat ini terpusat di Jakarta dan sekitarnya yang memberikan konsekuensi logis bahwa Jakarta akan terus memiliki angka urbanisasi terbesar (“ada gula ada semut”) yang diikuti angka besar yang lain seperti penduduk, kekumuhan, kemiskinan, kemacetan, kriminalitas, banjir, polusi, korupsi, dsb. Dalam hal ini dominasi Jakarta dan Jawa merupakan masalah ketimpangan tata ruang dan sosial ekonomi. Sehingga isu mengenai pindah ibukota harus mampu menyelesaikan tidak hanya masalah kemacetan dan banjir, namun kesempatan perubahan ibukota harus mempu menyelesaikan masalah ketimpangan wilayah, terutama kawasan timur Indonesia dan kawasan perbatasan. Jika alternatif 5 bisa dilaksanakan, maka masalah Jakarta sebagai etalase Indonesia bisa diselesaikan dengan lebih mudah dan lebih baik. Bisa diprediksi, jika salah satu atau salah dua kementerian bisa keluar dari Jabodetabek, maka kemacetan dan banjir di Jakarta akan terkurangi dengan signifikan. Berdasakan aspek kesenjangan wilayah, maka alternatif 5 akan memberikan distribusi pembangunan diberbagai wilayah tertinggal, terutama kawasan timur Indonesia dan kawasan perbatasan. Sangat mungkin, perbatasan Indonesia di Kalimantan (seperti Entikong, Kalimantan Tengah, dan Nunukan masing-masing menjadi ibukota bagi tiga kantor kementrian seperti Nakertrans, Kehutanan dan Sosial. Dalam hal ini anggaran belanja untuk kegiatan transmigrasi bisa dikembangkan pada masalah-masalah nasional daerah tertinggal dan perbatasan secara terpadu.

Dari uraian diatas, maka langkah nyata pembangunan ibukota sebagai etalase Indonesia perlu dimulai.  Dan karena masalah ini adalah masalah pemerintahan secara keseluruhan, maka yang harus melakukan inisiatif serius soal ini terutama adalah pemerintah pusat. Tentu pemerintah pusat harus bersama-sama membicarakannya dengan pemerintah daerah yang akan ketempatan lokasi kantor-kantor kementrian pemerintah pusat, baik Jakarta sebagai lokasi ibukota dengan sekian kementerian koordinator, dan propinsi-propinsi terpilih yang akan ketempatan lokasi kementerian teknis.  Jadi, tidak cukup jika hanya diserahkan pada pemerintah DKI, siapapun Gubernur yang  terpilih.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: