Renovasi Jalan dan Bangunan Pedagang Kaki Lima (PKL)

AbstrakKeberadaan jalan dan trotoar di kawasan perkotaan menjadi kurang nyaman dan tidak berfungsi dengan baik karena keberadaan sektor informal pedagang kaki lima (PKL) yang memanfaatkan trotoar dan badan jalan untuk melakukan usaha komersialnya. Dilain pihak keberadaan PKL sangat membantu negara dalam mengatasi krisis ekonomi dan kemiskinan, terutama masalah tenaga kerja dan pengangguran di kawasan perkotaan. Makalah ini akan membahas kemungkinan alternatif bentuk rancangan renovasi jalan, trotoar, dan bangunan PKL yang didasarkan atas analisis aspirasi stakeholder PKL untuk penataan sarana dan prasarana PKL di ruang publik. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya untuk merespon kebutuhan kegiatan sektor informal perkotaan (PKL) melalui pola penataan ruang publik perkotaan, terutama jalan, trotoar dan bangunan PKL. Renovasi bangunan PKL, bentuk jalan dan trotoar akan dianalisis melalui aspek perletakan bangunan, sirkulasi jalan, konstruksi, dan material. Hasil penelitian model renovasi jalan, trotoar, dan bangunan PKL diperkotaan diharapkan akan memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan komunitas PKL untuk bersama-sama memanfaatkan ruang publik untuk kepentingan masyarakat umum (terutama kelancaran lalu lintas) dan sebagain untuk kepentingan usaha sektor informal perkotaan seperti PKL, sebagai warga masyarakat perkotaan.

Kata Kunci : Renovasi, Pedagang Kaki Lima (PKL), bangunan PKL, aspirasi, dan stakeholder.

PENDAHULUAN: Makalah ini akan membahas tentang aspirasi stakeholders PKL terhadap RENOVASI bangunan PKL di Kawasan Jalan Kaliurang Km 4- Km 15. Penelitian ini penting dilakujkan karena sejumlah penelitian sebelumnya lebih fokus pada masalah karakteritik PKL sebagai sektor informal dan penelitian gagasan penataan PKL yang tidak berkaitan dengan aspirasi stakeholders untuk penyusunan model renovasi bangunan PKL. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kota Yogyakarta sebagai ibu kota propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan kota budaya dan pendidikan. Sehingga Yogyakarta, termasuk Sleman banyak terdapat sektor formal maupun informal yang melayani kegiatan pendidikan. PKL di Yogyakarta sangat berperan penting dalam kegiatan perdagangan sektor informal di DIY. Dalam perannya, DIY telah memiliki Koperasi Persatuan Pedagang Kaki lima Yogyakarta (KPPKLY) yang mewadahi berbagai jenis PKL se DIY, dan beberapa koperasi sektor informal lainnya, yang jumlahnya mencapai 49% dari total penduduk miskin, namun keberadaannya belum tertata secara fisik, lingkungan maupun secara ekonomi. Sehingga panataan PKL di wilayah perkotaan perlu dilakukan dengan melibatkan secara aktif organisasi atau paguyuban PKL yang telah ada, terutama organisasi PKL di kawasan studi. Ditinjau dari aspek kawasan tumbuh cepat, maka Jalan Kaliurang Km 4 – Km 15 merupakan kawasan perkotaan yang berada di wilayah kecamatan Depok, Ngaglik, dan Ngemplak (Kabupaten Sleman) dan merupakan bagian dari Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY). Perlu difahami bahwa karakter tata ruang dan arah perencanaan kota di negara maju yang lebih rasional sangatlah berbeda dan kurang sesuai dengan karakter sosial budaya masayarakat negara berkembang yang lebih banyak aspek informal dan dibanding formalitasnya. Di perkotaaan negara berkembang, keberadaan PKL di perkotaan menjadi dilematis, disatu sisi mereka mampu mengatasi sejumlah masalah pengangguran, dan di pihak lain keberadaannya telah melahirkan sejumlah permasalahan seperti pemanfaatan lahan publik (termasuk trotoar dan pinggir jalan) dan tempat yang bukan peruntukannya.

Stakeholders yang dimaksud adalah terdiri dari komunitas pedagang kaki lima (PKL), Pemerintah Daerah Kabupaten. Sleman, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa hingga Dusun, Perguruan Tinggi, dan masyarakat umum di sekitar kawasan penelitian. Pemerintah Daerah Kabupaten. Sleman sebagai stakeholders mencakup Bappeda, Bidang Perekonomian, Biro Hukum, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas P2PM, dan Dinas Krimpraswil. Sedangkan pemerintah kecamatan meliputi Kecamatan Depok, Ngaglik dan Ngemplak. Adapun pemerintah desa yang tercakup dalam stakeholders ini adalah Kepala Desa Sinduharjo, Sardonoharjo, dan Mlati. Kepala Dusun yang termasuk dalam penelitian ini adalah Dusun Kentungan, Gentan dan Besi. Untuk perguruan tinggi meliputi pengelola Kampus Universitas Gajah Mada dan Universitas Islam Indonesia serta sejumlah mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan. Dari komunitas masyarakat, mereka terdiri dari konsumen PKL di wilayah penelitian dan pengguna lalu lintas di kawasan jalan Kaliurang Km 4 – Km 15.

Metoda analisis menggunakan cara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk analisis data aspirasi stakeholders secara triangulasi. Dari hasil temuan masalah dilakukan klasifikasi menjadi beberapa pokok masalah. Pokok permasalahan yang dihasilkan berkaitan dengan renovasi bangunan PKL mencakup lokasi usaha PKL di ruang publik dan jenis bangunan usaha PKL. Dari hasil klasifikasi permasalahan akan dianalisis dengan cara verifikasi berdasarkan referensi teori atau preseden tentang penataan/pembangunan PKL untuk memperoleh kesimpulan arah penataan PKL di jalan Kaliurang. Analisi kuantitatif dilakukan untuk perhitungan modul renovasi bangunan PKL.

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: